Berikut Alasan Merek Dagang Yang Terdaftar dapat Dihapus

merek dagang

Berikut Alasan Merek Dagang Yang Terdaftar dapat Dihapus, HAIVIRAL – Meskipun telah terdaftar secara resmi, namun peraturan perundang-undangan di Indonesia mengizinkan adanya penghapusan suatu merek secara sah. Melalui pemeriksaan merek dagang, otoritas dapat secara otomatis menghapus hak merek untuk digunakan kembali oleh pemilik atau pendaftar resmi sebelumnya.

Otoritas yang dimaksud adalah pemilik merek dagang, kementerian, dan pihak eksternal lainnya yang mengajukan permohonan pencabutan atau penghapusan nama. Pemeriksaan merek dilakukan sesuai prosedur dan dapat disetujui oleh Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Niaga (PN) sebagai pemilik keputusan resmi.

Undang-undang merek Indonesia kemudian mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dagang dan Indikasi Geografis (UU Merek), di mana hak diperoleh jika merek telah didaftarkan.

Hak Merek Dagang adalah kewenangan eksklusif yang diberikan kepada pemiliknya, dalam hal ini pendaftar pertama dengan masa berlaku 10 tahun. Masa berlaku kemudian dapat diperpanjang lagi baik oleh individu atau proxy. Oleh karena itu, pemilik harus memberikan izin (license), jika ada pihak lain yang ingin menggunakan merek tersebut. Namun, ada sejumlah kasus di mana pemeriksaan merek dagang terdaftar dapat dihapus secara legal.

Merujuk pada Undang-undang, nama yang terdaftar dapat dihapus setelah dilakukan pemeriksaan merek oleh sejumlah pihak termasuk pemilik merek, menteri, dan pihak ketiga yang mengusulkan penghapusan. Tata cara penghapusan ditujukan kepada menteri oleh pemilik merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) UU Merek.

Pengajuan dapat dilakukan baik oleh individu atau perwakilan dalam kasus ini, surat kuasa. Jika tanda yang akan dihapus masih di bawah lisensi, penghapusan otomatis hanya akan disetujui dan ditandatangani oleh pemegang lisensi. Namun, ada pengecualian jika penerima lisensi mengesampingkan kesepakatan yang diusulkan.

Sedangkan penghapusan menteri diatur dalam Pasal 72 Ayat 6 UU Merek. Penghapusan setelah dilakukan pengecekan merek terdaftar dapat dilakukan jika nama yang didaftarkan memiliki indikasi geografis yang bertentangan dengan ideologi negara, kesusilaan, kesusilaan, atau persamaan dengan semua ekspresi budaya tradisional, budaya warisan takbenda, dan nama yang telah menjadi tradisi turun-temurun.

Penghapusan ini dapat dilakukan setelah pemeriksaan merek dan rekomendasi dari Komisi Banding Merek. Artinya sudah ada pencarian sebelumnya oleh KBM, mengecek merek dengan mempertimbangkan aspek yang serupa.

Alasan terakhir adalah penghapusan merek sesuai dengan Pasal 74 ayat 1 UU tersebut, di mana pengaduan dan gugatan diajukan ke Pengadilan Niaga. Meski sudah didaftarkan lebih awal, merek tersebut dapat dihapus jika tidak digunakan selama tiga tahun berturut-turut. Kasus ini melibatkan perselisihan antara IKEA, perusahaan asal Surabaya dan merek serupa dari Swedia.

merek dagang 2

Pada tahun 2016 saat itu, IKEA di bawah naungan PT Ratania Equator memenangkan gugatan yang diterimanya.

Pengadilan Niaga memberinya hak setelah pemeriksaan merek dagang, yang IKEA Swedia tidak menggunakan nama tersebut selama tiga tahun. Kasusnya terus bergulir, di mana penghapusan itu disetujui atas dasar keluhan dari pihak ketiga. Dalam peraturan ini, perdagangan termasuk barang atau jasa, dengan perhitungan tanggal pendaftaran atau penggunaan terakhir. Meski begitu, merek tersebut tidak akan berlaku di beberapa kasus yang dikecualikan.

Pengecualiannya adalah larangan impor, transaksi ini terkait dengan peredaran barang dengan merek yang bersangkutan. Dengan kata lain, keputusan pihak berwenang hanya bersifat sementara, atau larangan serupa diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengikat.

Alasan ketiga adalah bahwa penghapusan setelah pengecekan merek dan pendaftaran merupakan pengaturan yang bijaksana. Oleh karena itu, setiap nama yang diajukan mengikuti prosedur m, dan harus memanfaatkan hak kepemilikan sebagaimana mestinya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *